Pengikut

Diberdayakan oleh Blogger.

Recent Posts

Revitalisasi gerakan Pramuka untuk pembangunan karakter bangsa

Pemerintah berencana merevitalisasi gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) yang saat ini sudah tidak lagi populer. Revitalisasi itu supaya nantinya gerakan Pramuka kembali hidup dan diminati oleh kalangan pelajar atau masyarakat.

“Memang ada persoalan-persoalan di Pramuka yang harus kita benahi, yaitu pada tingkat penguatan organisasi, tampilannya supaya lebih seksi, lebih menarik bagi anak muda,” kata Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng.

Hal itu dikatakan dia usai mengikuti rapat mengenai ‘Revitalisasi gerakan Pramuka untuk pembangunan karakter bangsa’ di Istana Wakil Presiden, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2010).
Menurut Andi, saat ini para pemuda lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan outdoor seperti olahraga ekstrem, rafting, outbond dan sebagainya. Padahal itu adalah kegiatan-kegiatan yang sejatinya ada di dalam kepramukaan.

Andi mengatakan, untuk merevitalisasi gerakan Pramuka itu, pemerintah akan melakukan beberapa langkah. Misalnya pemerintah akan mengadakan training bagi para pelatih-pelatih kepramukaan. Nantinya, para pelatih tersebut akan diterjunkan ke tiap gugus depan (gudep), yang saat ini berjumlah 270 ribu di seluruh Indonesia.
“Sekarang ini 90 persen dari gudep pramuka itu ada di sekolahan-sekolahan. Nah, ini kita mulai untuk training for trainers, action plan yang jelas supaya pramuka ini betul-betul kembali direvitalisasi dan menjadi menarik kembali, menjadi salah satu pilihan utama bagi orang-orang muda untuk mengaktualisasikan dirinya,” mantan kandidat Ketua Umum Partai Demokrat ini

Selain itu, lanjut Andi, ia akan berusaha membujuk para tokoh-tokoh masyarakat yang dulu bergelut dengan Pramuka kini menjadi orang sukses. Hal ini untuk memperlihatkan kepada kalangan yang potensial mengikuti kegiatan itu supaya lebih bersemangat.

Andi merasa, gerakan Pramuka sangat luar biasa karena mengajarkan nilai-nilai yang bagus bagi anggotanya. Para pejabat yang ikut dalam rapat, antara lain Wapres Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saling mengenang mengenai kegiatan Pramuka yang pernah diikuti semasa sekolah.

“Misalnya dulu waktu pramuka punya buku saku, lalu kemudian tiap hari di buku saku menulis hal baik apa yang sudah aku lakukan hari ini? Karena harus berbaik kepada setiap manusia. Harus siap membantu orang tua, sesama, dan sebagainya coba liat Dasa Dharma Pramuka, luar biasa kan?” cetus mantan Juru Bicara Kepresidenan ini.

Namun, ketika ditanya apakah masih hafal Dasa Dharma Pramuka itu, Andi tidak menyebutkan dan hanya tertawa saja. Menurutnya, bukan masalah hafal atau tidak melainkan bagaimana mengimplementasikan janji tersebut dalam kegiatan Pramuka dan kehidupan sehari-hari.


“Ha ha ha. Sudah lama itu Dasa Dharma dan segala macam. Tapi mari kita lihat ini nilai-nilai yang semua harus kita semua harus kita…, bukan untuk menghafal tapi bagaimana mengimplementasikan bersama dalam berbagai macam kegiatan kepramukaan,” tutup Andi.

Sumber : detiknews

Diposting oleh Pramuka Nesapa Selasa, 24 Agustus 2010 0 komentar READ FULL POST

Satpol PP Diganti Pramuka Saja?

Ketika kemarin sedang berselancar didunia maya, mencari berita tentang perkembangan bentrokan mbah priok, saya menemukan sebuah tulisan opini yang sangat menarik untuk dibaca, tulisan tersebut ditulis oleh Nyoman Brahmandita yang dimuat di portal inilah.com. dan berikut opini beliau, selamat membaca :


Belum genap satu pekan Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP merayakan hari jadinya yang ke-60. Tetapi Satpol PP sebagai fungsi pemerintahan yang harus mengemong rakyat, justru menjelma menjadi musuh rakyat.

Bentrokan antara Satpol PP DKI Jakarta melawan masyarakat Koja, Jakarta Utara sepanjang hari Rabu (14/4) kemarin lebih mirip peperangan. Saling serbu, saling serang. Pukulan berbalas gebukan. Lempar melempar batu pun laiknya hujan batu.

Puluhan atau mungkin ratusan korban dari dua kubu pun berjatuhan. Apapun inti persoalannya, seharusnya bentrokan yang berujung pada kerusuhan itu sama sekali tidak perlu terjadi.

Bentrokan antara Satpol PP dengan masyarakat telah amat sering terjadi. Hanya satu hari sebelumnya (Selasa, 13/4), misalnya, Satpol PP Kota Tangerang sudah lebih dulu bentrok dengan masyarakat Cina Benteng di Kelurahan Sewan, Cisadane, Tangerang.

Peristiwa kerusuhan di Koja, Jakarta Utara kemarin itu, menunjukkan realitas sosial bahwa masyarakat selama ini tidak menaruh simpati kepada Satpol PP. Cara-cara yang dipilih Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya menegakkan peraturan daerah, seringkali justru menimbulkan sikap antipati dari masyarakat.

Ulah oknum-oknum Satpol PP yang seringkali terlihat semena-mena, sewenang-wenang, asal gusur, dan tidak manusiawi, membuat citra Satpol PP di mata masyarakat sedemikian buruknya. Ini tentu sangat ironis.

Betapa tidak, nama satuan polisi milik pemerintah daerah ini diberi imbuhan ‘Pamong Praja’. Imbuhan Pamong Praja ini memiliki makna yang menempatkan Satpol PP sebagai sarana milik pemerintah daerah yang seharusnya mengemong masyarakatnya.

Mengemong berarti mengasuh. Mengasuh, antara lain, dapat dimengerti sebagai upaya membimbing, menjaga, dan mengajari dengan pendekatan-pendekatan yang manusiawi.

Tetapi, dalam kenyataannya, Satpol PP saat menjalankan tugas-tugasnya menegakkan perda tak ubahnya seperti mesin atau sekedar alat pemerintah daerah untuk menindas masyarakat. Satpol PP yang seharusnya bertugas menegakkan ketertiban dan menciptakan ketentraman sebagaimana yang diatur dalam perda, justru berubah menjadi monster yang sangat menakutkan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, sama sekali tidak tercermin makna dari pengertian Pamong Praja itu. Tidak terlihat dengan jelas sikap-sikap yang mengemong, mengasuh, membimbing, menjaga dan mengajari. Sangat jarang terlihat pola-pola pendekatan yang persuasif, namun sebaliknya lebih sering mengutamakan pendekatan yang represif dan ofensif.

Kasus ‘peperangan’ antara Satpol PP dengan masyarakat Koja, Jakarta Utara, kemarin, membuktikan pendekatan represif dan ofensif masih menjadi pilihan favorit Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apa yang terjadi kemarin sangat bertentangan dengan pidato Gubernur DKI Jakarta dalam perayaan hari jadi Satpol PP yang sangat meriah di Silang Monas, pada Kamis (8/4) pekan lalu.

Coba saja simak kutipan pidato Gubernur DKI Jakarta saat perayaan tersebut. “Tuntutan dan paradigma masyarakat semakin berkembang. Sehingga kebijakan, keluwesan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi strategis menjadi suatu keharusan dan itu semua merupakan pekerjaan rumah bagi Satpol PP.”

Juga terdapat himbauan dari Gubernur DKI Jakarta yang meminta Satpol PP DKI Jakarta agar lebih meningkatkan profesionalitasnya. Dengan demikian, diharapkan Satpol PP dapat bersama-sama dengan masyarakat membina komunikasi yang intensif dan baik, agar dapat mengurangi pandangan masyarakat yang negatif terhadap Satpol PP.

Agaknya, bahasa dan kalimat yang dipilih Gubernur DKI dalam pidatonya itu terlalu tinggi, terlalu filosofis, berada di awang-awang, sehingga susah diserap, dicerna, dan dipahami oleh para petugas Satpol PP di lapangan. Boro-boro petugas Satpol PP di lapangan, Kepala Satpol PP DKI Jakarta pun belum tentu paham bagaimana cara mewujudkan isi pidato itu menjadi kenyataan di lapangan.

Maka bisa jadi, pidato itu saat diucapkan cuma numpang lewat melalui telinga kanan, untuk kemudian segera keluar di telinga kiri. Dan naskah pidato itu pun sekedar menjadi lembar catatan yang mempertebal tumpukan arsip pemda.

Kalau memang isi dan makna pidato itu benar-benar dipahami oleh seluruh anggota Satpol PP DKI Jakarta dari bos paling atas hingga pasukan di lapangan, maka mustahil terjadi perang kemarin. Jadi, sebenarnya, pidato itu tak lebih dari sekedar formalitas seremonial belaka tanpa makna.

Alih-alih dapat mengurani pandangan masyarakat yang negatif, sebagaimana diharapkan dalam pidato tadi, yang terjadi justru sikap antipati dan kebencian masyarakat yang makin memuncak. Maka tidak heran, bila di sela-sela kerusuhan itu sempat beredar isu, masyarakat akan menyerbu kantor Walikota Jakarta Utara.

Melihat sikap antipati masyarakat itu, maka syair lagu para mahasiswa demonstran angkatan 1998 yang memplesetkan lagu mars ABRI, perlu diplesetkan lagi. “Satuan Polisi Pamong Praja, tidak berguna, bubarkan saja, diganti menwa, ya sama saja, lebih baik diganti pramuka!”

Diposting oleh Pramuka Nesapa 0 komentar READ FULL POST

Sponsors